Kamis, 29 Mei 2008
Kamis, 15 Mei 2008
tugas mengukur keterbacaan
Kenaikan Harga BBM, Memperparah Kemiskinan
Siaran Pers WALHI: Kamis, 29 September 2005
Jakarta-Rencana Pemerintah untuk menaikkan harga BBM pada tanggal 1 Oktober 2005 adalah suatu kebijakan yang tidak patut, tercela, dan menyengsarakan rakyat. Kenaikan harga ini akan memperparah kemiskinan mayoritas rakyat Indonesia dan hanya memperkaya segelintir orang dan perusahaan pebisnis BBM, demikian pendapat Direktur Eksekutif WALHI Chalid Muhammad. “Daya beli rakyat yang semakin rendah akibat kenaikan BBM pada Maret lalu belum juga pulih, kenapa pemerintah masih berani menaikkan harga BBM,” kata Chalid.
Alasan pemerintah menaikkan BBM amat tidak masuk akal dengan hanya mempertimbangkan beban APBN. Saat ini, diisukan bahwa kenaikan harga minyak dunia akan memberatkan beban APBN hingga 46,7 triliun rupiah. Padahal, pada sisi lain juga disebutkan kenaikan ekspor migas hingga 49, 7 persen dari tahun sebelumnya. Sedangkan impor BBM hanya naik 39,1 persen. Ini artinya kenaikan harga dunia justru menaikkan pendapatan negara.
Di samping itu, alokasi pembayaran utang sudah mencapai 40 persen dari total belanja pemerintah dan inilah yang membebani dan membuat defisit APBN secara langsung setiap tahunnya.
Kenaikan harga BBM disinyalir akan membuka pintu bagi 107 pengusaha swasta asing dan domestik yang sudah memiliki ijin prinsip usaha hilir BBM sesuai dengan UU No. 22/2001. Dimana 90 persen usaha hulu (eksploitasi) migas telah dikuasai sepenuhnya oleh modal asing. Secara keseluruhan, sektor minyak telah didedikasikan kepada pasar bebas dan bukan demi kepentingan rakyat. “Dengan demikian yang diuntungkan dari kenaikan harga BBM adalah para pengusaha swasta asing dan domestik,” jelas Torry Kuswardono, pengkampanye Tambang dan Energi WALHI.
Liberalisasi migas adalah salah satu paket yang tercantum dalam Nota Kesepahaman (Letter of Intent /LoI) antara Indonesia dan IMF pada 1998. “Pemerintah saat ini lebih patuh pada industri dan bisnis multinasional serta pemerintah negara-negara utara ketimbang mengurus rakyatnya, “ lanjut Chalid.
Dibutuhkan kepemimpinan dan keberanian dari SBY untuk melindungi rakyat dengan cara: Membatalkan kenaikan harga BBM; Membatalkan rencana liberalisasi migas yang merupakan kehendak IMF dan pemerintah negara-negara utara serta perusahaan raksasa migas; Membatalkan pembayaran utang haram, yaitu utang yang ‘dipaksakan’ oleh Lembaga pemberi utang untuk menjadi utang Negara, padahal mereka mengetahui ‘politik utang’ hanya akan membuat ketergantungan terus-menerus serta memiskinkan bangsa.
WALHI juga mendesak pemerintah untuk segera mengganti tim ekonomi termasuk Menteri ESDM dengan orang yang berkomitmen menyelamatkan rakyat dan bangsa. “SBY seharusnya tidak perlu ragu untuk melawan pemerintah negara-negara utara yang terus menghisap kekayaan bangsa Indonesia. Rakyat pasti akan terkonsolidasi untuk mendukung tindakan tegas tersebut,” tandas Chalid. (selesai)
Yang akan diukur keterbacaannya adalah yang ditebalkan
1. Judul wacana "Kenaikan Harga BBM, Memperparah Kemiskinan".
2. Jumlah kalimat dalam 100 kata yaitu = 6,8
3. Jumlah suku kata dalam 100 kata = 287
4. Hasil kali jumlah suku kata dengan 0,6
287 * 0.6 = 172,2
5. Grafik fry umur = 19
6. Grafik Fray kelas = perguruan tinggi
7. Sumber wacana : http://www.walhi.or.id/kampanye/energi/050929_kenaikanbbm_sp